Medha.id. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo menegaskan kembali dukungan Indonesia dalam pengembangan pariwisata digital dan memasukkannya ke Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2016-2025.
Angela Tanoesoedibjo saat berbicara dalam Special Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Rabu (29/4/2020), mengatakan pertemuan yang dihadiri para menteri pariwisata dari negara-negara ASEAN ini sangatlah penting sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap pariwisata yang merupakan sektor paling terdampak wabah COVID-19. Tidak hanya dapat bertahan dalam masa yang sulit ini, tapi juga dapat segera pulih setelah pandemi berakhir.
“Saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung program dan kegiatan, dalam konteks Rencana Strategis Pariwisata ASEAN dan banyak lagi, terutama di masa-masa sulit ini untuk mendorong kegiatan yang dapat mempercepat pemulihan pariwisata di ASEAN,” kata Angela.
M-ATM COVID-19 dipimpin oleh Kamboja selaku Chair dan Indonesia sebagai Vice-Chair. Negara-negara anggota ASEAN yang berpartisipasi dalam agenda ini adalah Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Pertemuan ini merupakan gagasan Menteri Wishnutama Kusubandio untuk membahas dampak COVID-19 terhadap pariwisata di ASEAN, sekaligus menemukan solusi kerja sama untuk memitigasinya.
Angela mengatakan, sejak kasus COVID-19 terkonfirmasi pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020, pemerintah Indonesia telah bersiap menghadapi dampak yang tak dapat dipungkiri. Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk mengatasi dampak pandemi ini di bawah kebijakan stimulus ekonomi dengan anggaran lebih dari 24 miliar dolar AS untuk jaring pengamanan sosial, keringanan pajak, bantuan bagi pekerja yang terdampak, dan lain sebagainya.
Khusus di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan tiga langkah utama. Yakni program perlindungan sosial untuk para pekerja, stimulus ekonomi untuk bisnis di sektor ini, serta realokasi anggaran kementerian ke dalam berbagai program yang diantaranya padat karya.
Untuk mengimplementasi instruksi tersebut, Angela mengatakan Kemenparekraf telah memformulasikan berbagai program dan aktivitas untuk mendukung lebih dari 13 juta tenaga kerja langsung dan 32,5 juta tenaga kerja tidak langsung di sektor pariwisata Indonesia.
Program dan aktivitas itu diantaranya mendistribusikan kebutuhan sehari-hari serta perlengkapan kebersihan dan sanitasi, juga pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi para pekerja pariwisata yang terdampak, serta menerapkan standar protokol untuk kesehatan, kebersihan dan keselamatan di destinasi.
“Kami juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung ribuan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 dengan penyediaan akomodasi, layanan antar-jemput (transportasi), makanan dan minuman, serta binatu,” kata Angela.
Kerja sama ini juga sebagai bentuk dukungan Kemenparekraf terhadap industri pariwisata yakni bisnis hotel dan transportasi agar tetap bisa mempekerjakan pegawainya.
Di sisi lain, Angela mengatakan, saat ini kita melihat bagaimana teknologi dan media digital memberi cara baru dalam rutinitas dan kehidupan yang akan menjadi “New Normal”. Untuk itu ia kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk memasukkan pariwisata digital ke Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2016-2025.
“Pandemi ini akan membawa kita pada kondisi “New Normal”. Di samping mendorong pentingnya standar kesehatan dan kebersihan bagi para profesional pariwisata, melalui pertemuan virtual ini, kita ditunjukkan bagaimana teknologi dan media digital membawa kita pada rutinitas dan cara hidup yang baru. Ini yang akan segera kita alami dalam industri pariwisata kita,” ujar Angela.
“Kita harus menanggapi tantangan bersama ini dengan bekerja sama. Bersama kita akan kuat,” kata Angela.
Special Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) kemudian menghasilkan dua hal penting, yakni Consolidated Paper dan Joint Statement.
Consolidated Paper digunakan sebagai referensi mengenai penilaian dan langkah awal mengurangi dampak COVID-19 terhadap negara anggota ASEAN.
Sedangkan Joint Statement memuat komitmen para negara, usulan pembentukan ASEAN Tourism Crisis Communication Team, dan eksplorasi kebijakan bersama untuk dibahas oleh para Head of National Tourism Organisations (NTOs) and Committee.
